Kamis, 23 April 2026
JAKARTA | Imagonews ~ Australia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menandatangani perjanjian kemitraan baru bulan ini di Jakarta untuk bermitra dengan Indonesia dalam membangun sistem layanan kesehatan primer yang lebih inklusif, tangguh, dan mudah diakses. Kerja sama ini merupakan bagian dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Transformasi Kesehatan (KITA SEHAT) yang baru.
"Australia mendukung Indonesia dan WHO dalam mendorong akses yang setara untuk layanan kesehatan berkualitas," kata Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier. "Kemitraan ini berlanjut melalui inisiatif KITA SEHAT, yang mencerminkan komitmen bersama kita untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan dan layak untuk mereka dapatkan."Dalam kemitraan ini, WHO akan bekerja sama dengan otoritas Indonesia dan mitra internasional untuk memperkuat layanan kesehatan primer, meningkatkan akses ke layanan berkualitas, termasuk imunisasi. Program ini akan membantu membentuk tenaga kesehatan yang lebih kuat melalui pelatihan yang terarah dan pengembangan kepemimpinan, terutama untuk perawat dan bidan, serta mendorong transformasi sistem kesehatan digital Indonesia dengan memperbaiki pemanfaatan data dan interoperabilitas.
Baca Juga:Menyadari bahwa kedaruratan kesehatan lebih besar memengaruhi populasi rentan, program ini juga akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mendeteksi dan merespons ancaman kesehatan melalui pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Dr. N. Paranietharan, WHO Representative untuk Indonesia, mengatakan, "Dengan memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai landasan cakupan kesehatan universal, kita membangun sistem yang lebih tangguh, lebih setara, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kolaborasi ini menunjukkan apa yang mungkin dicapai ketika kita menempatkan manusia sebagai pusat dari segala yang kita lakukan."
Baca Juga:Pertimbangan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial akan diintegrasikan secara sistematis, termasuk melalui data terpilah, keterlibatan dengan organisasi perempuan dan disabilitas, serta penyediaan dukungan kebijakan dan teknis untuk pengembangan layanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.(Agus S)
