Senin, 20 April 2026
MEDAN | Imagonews ~ Sejumlah warga Desa Ponco Warno, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat yang tergabung dalam Kelompok Tani Marhaen Jaya menggelar aksi unjukrasa di depan Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Jalan Dokter Mansyur Medan pada Senin (15/12/2025). Mereka yang dulu berada di desa yang dulu bernama Pamah Tambunan menuntut ganti rugi lahan yang dijadikan kebun sawit 300 hektare.
Seorang warga, A. Sinulingga menuturkan, pada tahun 1986 USU mengambil alih ladang petani Warga Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Warga desa yang dulu bernama Pamah Tambunan, diberi tawaran ganti rugi dan bagi hasil jika mau menyerahkan lahan 300 hektare.Perwakilan warga menyatakan ke-56 KK tersebut merupakan pemilik sah lahan seluas 176 hektare yang saat ini menjadi lokasi Kebun Penelitian Tambunan milik USU.Sebelum dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh USU, lahan itu adalah objek vital sumber penghidupan 56 kepala keluarga warga Desa Pancowarno. Lahan tersebut sebelumnya ditanami tanaman pangan, palawija, sayuran, karet, dan cengkih skala kecil.
Baca Juga:Lahan itu utamanya ditanami padi darat sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan pokok warga Desa Ponco Warno. Sebagian lahan dikelola masyarakat dengan tanaman palawija, sayur, serta buah-buahan musiman seperti durian, rambutan, langsat, manggis, dan juga tanaman kebun seperti karet dan cengkih.
Perwakilan USU yang datang saat itu berdalih akan menjadikan lahan sebagai kebun percobaan, pendidikan dan penelitian mahasiswa. Warga desa yang polos dan jujur menyerahkan lahan mereka. Namun kini lahan telah disulap jadi kebun kelapa sawit komersial.
"Tanah kami ditanami bukan untuk diteliti, bukan untuk mendidik mahasiswa, ditanami untuk dipanen dan dijual tandan buahnya menjadi uang ratusan juta rupiah," ujar warga.Tahun 1990, warga melihat pohon kelapa sawit sudah berbuah berton ton tandan buah jadi uang jutaan rupiah. Melihat hal itu, warga pun protes kepada pengelola perkebunan kelapa sawit USU di Langkat. Namun warga harus berhadapan dengan petugas keamanan negara.
Baca Juga:Tahun 2003, Saat Samsul Arifin menjabat Gubernur Sumatera Utara menurunkan Tim Inventarisir. Hasilnya 176,56 Ha milik 56 kepala keluarga didata dan USU dihuruskan membayar ganti rugi. Pada tahun 2005, Surat USU tiba di Kantor Camat Salapian. USU menyatakan telah memiliki uang untuk membayar. Namun pembayaran tak kunjung dilakukan.
Sekarang nama desa telah berganti menjadi Poncowarno, pada 15 Desember 2025 memberanikan diri datang ke USU datang untuk menemui Rektor USU Prof Muryanto Amin.
"Kami datang dengan harapan, Natal ini setidaknya Bapak kami Njuaken Karo-karo bisa akhiri tahun dengan suka cita. Kami berharap Rektor Muryanto Amin mau jujur membayar. Yang kami minta hak kami warga desa Panco Warno. Kewajiban USU yang sudah diingkati selama 39 tahun lamanya," ujar warga.Jika tuntutannya tidak dipenuhi Rektor USU, Warga yang menyatakan telah lama bersabar, akan pulang dan siap menghadang siapa pun yang mencoba masuk ke ladang yang ganti ruginya belu dibayar USU sejak tahun 1986 hingga sekarang.
Baca Juga:
Aksi unjukrasa warga ditemui Harun, Kasubag Inventarisasi USU. Ia berjanji akan melakukan mediasi. "ini aspirasi sudah berkali kali, kita mediasi kita jumpakan. Terkait masalah dokumen kepemilikan dan lain lan. Pimpinan juga mau menginventalisir. Data yng lama masih pegang. USU lengkap semua. Saya belum pastikan berapa lama saya akan sampaikan ke pimpinan kapan penjadwalan," ujarnya.(Edi Saputra)
Baca Juga:
